Szeto Accurate Consultants – Wacana redenominasi Rupiah (Rp1.000 jadi Rp1) karena “kebanyakan nol” kembali dibahas. Apakah ini akan merugikan warga? Pahami bedanya dengan sanering serta untung ruginya bagi masyarakat.
Anda pasti sering merasa lelah menghitung deretan angka nol saat bertransaksi. Membeli motor seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau melihat anggaran proyek triliunan rupiah yang nolnya hampir tak terhitung. Fenomena “Rupiah kebanyakan nol” inilah yang melandasi wacana lama redenominasi Rupiah.
Wacana ini kembali hangat, dengan usulan paling umum adalah menyederhanakan tiga angka nol, sehingga uang Rp1.000 akan menjadi Rp1.
Bagi banyak warga, rencana ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah uang saya akan kehilangan nilainya? Apakah ini merugikan? Mari kita bedah tuntas apa sebenarnya untung dan rugi redenominasi bagi warga Indonesia.
Redenominasi BUKAN Sanering!
Hal pertama dan paling krusial untuk dipahami adalah perbedaan antara redenominasi dan sanering (pemotongan nilai uang).
- Redenominasi (Penyederhanaan):Ini hanyalah penyederhanaan angka nol tanpa mengubah nilai tukar barang atau jasa. Contoh: Gaji Anda Rp5.000.000 per bulan. Harga semangkuk bakso Rp20.000. Setelah redenominasi (Rp1.000 jadi Rp1), gaji Anda menjadi Rp5.000, dan harga bakso menjadi Rp20. Daya beli Anda TETAP SAMA.
- Sanering (Pemotongan Nilai):Ini adalah pemotongan nilai uang, biasanya karena krisis ekonomi (hiperinflasi). Contoh: Gaji Anda Rp5.000.000, dan harga bakso Rp20.000. Pemerintah melakukan sanering (misal 1000:1). Gaji Anda dipotong menjadi Rp5.000, TAPI harga bakso TETAP Rp20.000. Daya beli Anda anjlok drastis.
Redenominasi yang diwacanakan pemerintah adalah penyederhanaan, bukan pemotongan nilai.
Keuntungan Redenominasi Bagi Warga
Jika nilainya sama saja, mengapa harus repot-repot dilakukan? Ternyata, ada beberapa keuntungan praktis yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
1. Transaksi Jauh Lebih Sederhana
Ini adalah keuntungan paling nyata. Anda tidak perlu lagi direpotkan dengan deretan nol yang panjang.
- Membeli kopi “Rp25” (dua puluh lima rupiah baru) jauh lebih simpel daripada “Rp25.000”.
- Mengisi formulir transfer, menghitung kembalian, atau membaca menu restoran menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko salah ketik atau salah hitung.
2. Efisiensi Pencatatan dan Akuntansi
Bagi pelaku usaha, dari warung kelontong hingga perusahaan besar, ini adalah sebuah efisiensi besar.
- Struk belanja akan menjadi lebih pendek.
- Sistem kasir (POS) dan perangkat lunak akuntansi akan memproses angka yang lebih kecil, menghemat ruang data dan mempercepat proses.
- Laporan keuangan perusahaan menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca.
3. Meningkatkan Martabat dan Psikologi Mata Uang
Secara psikologis, mata uang dengan nominal yang lebih kecil terasa lebih “bernilai” dan “kuat” di kancah internasional. Saat ini, Rupiah adalah salah satu mata uang dengan nominal terbesar di dunia.
Memiliki nominal yang setara dengan mata uang negara lain (misal $1 USD = Rp15 baru, bukan Rp15.000) akan meningkatkan kepercayaan diri dan martabat bangsa.
Kerugian dan Risiko Bagi Warga
Meskipun tujuannya baik, proses transisi redenominasi memiliki tantangan dan risiko yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.
1. Biaya Transisi yang Besar
Meskipun warga biasa tidak langsung menanggung biaya, pelaku usaha (yang juga warga) harus mengeluarkan uang.
- Cetak Ulang: Semua label harga, menu restoran, buku, dan materi promosi harus dicetak ulang.
- Update Sistem: Perangkat lunak kasir, sistem perbankan, hingga mesin ATM harus diperbarui secara massal. Ini adalah biaya yang sangat besar bagi negara dan sektor swasta.
2. Kebingungan Publik di Masa Transisi
Selama masa transisi (bisa bertahun-tahun), akan ada dua mata uang yang beredar: Rupiah lama dan Rupiah baru. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama bagi:
- Masyarakat lanjut usia.
- Masyarakat di daerah pedesaan atau dengan tingkat literasi digital yang rendah.
- Turis asing yang bertransaksi.
3. Risiko Inflasi “Pembulatan ke Atas”
Ini adalah risiko terbesar yang paling dikhawatirkan warga. Ada kemungkinan pedagang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara diam-diam.
Contoh: Harga sebatang permen Rp750 (Rupiah lama). Setelah redenominasi, seharusnya menjadi Rp0,75 (Rupiah baru). Namun, pedagang bisa saja membulatkannya ke atas menjadi Rp1 (Rupiah baru), yang setara dengan Rp1.000 (Rupiah lama).
Jika “pembulatan liar” ini terjadi secara massal, inflasi bisa meningkat dan merugikan daya beli masyarakat.
Sebuah Keharusan yang Perlu Kehati-hatian
Redenominasi Rupiah pada dasarnya adalah langkah positif untuk efisiensi, kesederhanaan, dan martabat mata uang. Ini tidak akan membuat warga menjadi miskin karena nilai uang Anda tidak berkurang sedikit pun.
Keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada dua hal:
- Ekonomi yang Stabil: Redenominasi hanya bisa dilakukan saat ekonomi tenang dan inflasi terkendali.
- Sosialisasi Masif: Pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga pelosok desa, paham betul bahwa ini bukan sanering.
Tantangan terbesarnya adalah mengawal masa transisi agar tidak terjadi kebingungan dan mencegah pedagang “nakal” yang melakukan pembulatan harga sembarangan.
